Akuntansi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 menyatakan bahwa ”dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.”

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa ”Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.”

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa ”Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (20) menyatakan bahwa “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Negara.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/Lembaga masing-masing.”

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa “agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.”

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan.”

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Keputusan Presiden tersebut telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAAP) adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.” (Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 1)

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAAP) berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 4) Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah :
a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD)
b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
c. Perusahaan Perseroan, dan
d. Perusahaan Umum.
e. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah

Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk :
a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umum;
b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;
c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Ciri-ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 3) Ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintah pusat antara lain :
a. Basis Akuntansi
Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas ata setara kas diterima atau dibayar.
b. Sistem Pembukuan Berpasangan
Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi yaitu : Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.
c. Dana Tunggal
Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.
d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.
e. Bagan Perkiraan Standar
SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.
f. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.
(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 3) Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.
b. Neraca Pemerintah
Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI dan Neraca SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara). Laporan in menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pusat berkaitan dengan aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal/tahun anggaran tertentu.
c. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus Kas dari seluruh Kanwil Ditjen PBN. Laporan ini menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 5) Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari :
a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP);
Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ( Ditjen PBN) dan terdiri dari:
.i. SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara) yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara (KUN);
.ii. SAU (Sistem Akuntansi Umum) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.
Pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan keuangan SAU dan SAKUN, dilaksanakan oleh unit-unit Ditjen PBN yang terdiri dari:
i. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
ii. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil Ditjen PBN);
iii. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Dalam pelaksanaan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi keuangan (SAK) dan unit akuntansi barang (SABMN).
Unit akuntansi keuangan terdiri dari:
i. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);
ii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon1 (UAPPA-E1);
iii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W);
iv. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ;
Unit akuntansi barang terdiri dari:
i. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB);
ii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-E1);
iii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W);
iv. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
c. Jenis-jenis Laporan Keuangan
Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari proses komputerisasi SAPP adalah:
(Modul Sistem Akuntansi Instansi )

sumber :

http://abusyadza.wordpress.com/2008/05/07/gambaran-umum-sistem-akuntansi-pemerintah-pusat/

 

 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP No. 60 Tahun 2008).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan penerapan SPIP yang efektif antara lain akan dapat menekan tindakan fraud atau korupsi yang masih banyak terjadi.

Sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu :

1.  Lingkungan pengendalian;

2.  Penilaian risiko;

3.  kegiatan pengendalian;

4.  Informasi dan komunikasi; dan

5.  Pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penyelenggaraan delapan sub unsur lingkungan pengendalian, sebagai berikut :

a.  Penegakan integritas dan nilai etika;

Penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur dari unsur Lingkungan Pengendalian, dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, sebagai berikut :

Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan. Orang yang berintegritas akan bertindak konsisten sejalan dengan nilai-nilai, kode etik, serta kebijakan organisasi dan/atau profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Integritas didefinisikan sebagai suatu kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Bila dikaitkan dengan kode etik, integritas didefinisikan sebagai tindakan yang konsisten, sesuai dengan dengan kebijakan dan kode etik organisasi.

Adapun istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno “ethos”, yang berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kata yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral” yang berasal dari bahasa Latin “mos” yang berarti juga kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata “etika” sama dengan etimologi kata “moral”. Dengan demikian, etika merupakan salah satu hal penting yang menjaga keseimbangan (cheks and balances) terhadap penggunaan kewenangan dan kebebasan yang diberikan publik.

Etika merupakan faktor penting dalam menciptakan dan memelihara kepercayaan publik pemerintah dan institusinya. Etika juga memberikan dasar untuk menguji praktik, aturan, dan pelaksanaannya secara umum bagi publik.

Secara konseptual, integritas dan nilai etika sangat jelas memberikan pengaruh positif pada organisasi dan individu. Hal yang lebih penting adalah bagaimana integritas dan etika dapat diwujudkan dan ditegakkan. Penegakan integritas dan nilai etika adalah menerjemahkan integritas dan nilai etika ke dalam suatu kode etik atau aturan perilaku, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari.

Kode etik merupakan terjemahan bahasa inggris, code of ethic. Code berasal dari bahasa Latin Codex. Codex adalah sekumpulan  dokumen yang berisi peraturan atau undang-undang. Kode etik atau aturan perilaku merupakan serangkaian pernyataan nilai dan perilaku yang diharapkan dari individu anggota organisasi pada saat mereka bekerja yang akan menjadi sarana dalam penegakan integritas dan nilai etika. Kode etik atau aturan perilaku merupakan muara dari nilai etika, suatu proses dan upaya memilih antara pilihan yang benar dan salah, yang adil dan tidak adil, patut dan tidak patut, pilihan antara tujuan dengan cara mencapainya, pilihan antara kepentingan pribadi dengan perusahaan, atau pilihan antara beberapa kepentingan.

Ruang lingkup dan area yang perlu diatur dalam upaya penegakan integritas dan nilai etika adalah :

  • pengaturan hubungan antara pihak terkait dalam penyusunan/pembahasan kebijakan dan prosedur, khususnya dengan pihak swasta/sponsor;
  • pengaturan hubungan pejabat berwenang dalam anggaran (pemda) dengan pihak ketiga (swasta);
  • pemberian reward and punishment;
  • pengaturan hubungan antara pejabat yang berwenang dalam penerimaan pegawai dengan calon pegawai, penyelenggara ujian, dan pimpinan unit pengguna;
  • pengaturan hubungan antara pihak terkait (bagian kepegawaian, Baperjakat, pegawai bersangkutan, dan lain-lain) dalam penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai;
  • pengaturan transparansi kebijakan dalam penerimaan pegawai dan proses penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai;
  • pengaturan hubungan antara pejabat berwenang dalam pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga;
  • pengaturan tanggung jawab evaluator/auditor terhadap fasilitas yang diberikan oleh pihak yang dievaluasi.

Tujuan akhir dari penegakan integritas dan nilai etika adalah terimplementasikannya integritas dan nilai etika dalam perilaku seluruh pejabat dan pegawai instansi pemerintah yang dilaksanakan dengan keteladanan pimpinan, penegakan displin yang konsisten, transparansi, serta terciptanya suasana kerja yang sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu etos kerja dengan perilaku positif dan kondusif.

Manfaat penegakan integritas dan nilai etika adalah :

  • Menekan tingkat korupsi karena sebagian besar faktor penyebab korupsi terkait dengan masalah moral dan etika. Dengan terwujudnya moral dan etika yang baik dan benar akan menekan tingkat korupsi di pemerintahan.
  • Meningkatkan kebersamaan yang dapat menyuburkan semangat kerja sama dan saling menolong dalam kebaikan di antara para anggota organisasi pada saat menjalankan tugas-tugasnya.
  • Membantu pimpinan instansi pemerintah dalam upaya membangkitkan komitmen kepada kejujuran dan kewajaran; pengakuan dan kepatuhan pada hukum dan kebijakan-kebijakan; rasa hormat kepada organisasi; kepemimpinan dengan memberi contoh; komitmen untuk berbuat yang terbaik; menghargai kewenangan; menghargai hak-hak pegawai; dan kesesuaian dengan standar-standar profesi.
  • Membantu pimpinan instansi pemerintah dalam memutuskan bagaimana merespon tuntutan berbagai stakeholders organisasi yang berbeda.
  • Membantu dan menuntun pimpinan instansi pemerintah dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada berbagai situasi yang berbeda, serta membantu anggota organisasi dalam menentukan respon moral terhadap suatu situasi atau arah tindakan yang diperdebatkan.
  • Menjadi landasan yang baik bagi para anggota organisasi dalam membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan publik.

Aturan etika menjadi alat untuk memelihara integritas para anggota organisasi dan politisi.

  • Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah dijalankan oleh orang-orang yang berperilaku baik dan pantas untuk melayani publik sebagaimana yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan masyarakat.
  • Memelihara stabilitas, integritas, dan menciptakan suatu identitas bersama (karakter) bagi para anggota instansi pemerintah, yang pada gilirannya akan ikut membangun komitmen bersama pada instansi pemerintah untuk penerapan SPIP.
  • Menjadi pembentuk perilaku organisasi yang membantu para anggota untuk mengenali mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada gilirannya dapat mengkoordinasikan berbagai kegiatan menjadi suatu keseluruhan tindakan yang lebih efektif dan efisien.
  • Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat

Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b.  Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap Kompetensi sebagai salah satu sub unsur dari unsur Lingkungan Pengendalian, dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, adalah sebagai berikut :

-          Komitmen terhadap kompetensi mendorong pencapaian tujuan organisasi secara lebih baik, karena fungsi-fungsi yang ada diisi oleh sumber daya manusia yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk penyelesaian suatu kegiatan secara optimal. Komitmen terhadap kompetensi dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.

-          Dengan mengacu pada model gunung es, kompetensi mempunyai lima ciri/karakteristik pada seseorang, yaitu motivasi, responsif, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Lima ciri/karakteristik kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut :

1)      Motivasi (motives) adalah hal yang secara konsisten dipikirkan/diinginkan seseorang sehingga dapat mendorong dan mengarahkan untuk bertindak meraih tujuannya, sebagai contoh : keinginan untuk berprestasi, mempunyai kekuasaan, atau mempengaruhi orang lain.

2)      Responsif/tanggap (traits), adalah reaksi seketika atas situasi/informasi yang diterima, umumnya untuk sesuatu yang tiba-tiba, misalnya seseorang mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya yang sebenarnya tidak dia persiapkan.

3)      Konsep diri (self concept), adalah sikap (attitude) dan nilai (value) yang dimiliki seseorang untuk mewujudkan cita-citanya seperti: percaya diri, pantang menyerah, rajin, displin, jujur.

4)      Pengetahuan (knowledge), adalah ilmu/pengetahuan yang dimiliki seseorang sesuai dengan bidangnya, yang diperoleh dari hasil belajar dan pengalaman.

5)      Keterampilan (skill), yaitu kemampuan untuk melaksanakan sesuatu, baik secara fisik maupun secara psikis.

-          Motivasi, responsif, dan citra adalah ciri/karakteristik yang tumbuh dari dalam seseorang, bersifat natural sehingga sulit dilakukan pengukurannya, sementara pengetahuan dan keterampilan adalah ciri/karakteristik yang dapat dipelajari, sehingga lebih mudah dilakukan pengukurannya. Berdasarkan ciri/karakteristik ini, akan mengarahkan seseorang untuk melakukan kegiatan/aktivitas yang akan menghasilkan kinerja, dan mengarah kepada peningkatan kualitas/produktivitas perseorangan dan organisasi.

-          Umumnya, tanda kelulusan/ijazah seseorang hanya sebatas membentuk pengetahuan dan keterampilan, dan tidak selalu sampai membentuk perilaku, karena pengetahuan dan keterampilan lebih merupakan persyaratan minimal atas suatu profesi di bidang tertentu. Sementara itu, perilaku memegang peranan penting sebagai penentu kinerja superior dalam bekerja. Dengan demikian, pengetahuan, keterampilan, serta perilaku, adalah komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk kompetensi.

Uraian diatas, menunjukkan bahwa kompetensi akan sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Oleh karena itu, pada instansi pemerintah yang akan menerapkan kompetensi terhadap pegawainya, diperlukan suatu komitmen dari pimpinan untuk menempatkan atau menugaskan pegawainya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai.

Komitmen terhadap kompetensi berarti adanya kemauan/kesadaran (janji) bagi pimpinan dan pegawai suatu instansi pemerintah untuk bersama-sama dan bertanggung jawab akan bertindak (perilaku) guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan instansinya, dengan melakukan tugas/jabatan sesuai dengan peran dan fungsinya yang sebanding dengan pengetahuan, serta keahliannya. Penerapan komitmen terhadap kompetensi dalam suatu instansi akan membentuk kepedulian setiap orang untuk menghargai peran dan fungsinya, serta dapat tetap berinteraksi secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan kinerja.

Tujuan akhir dari penerapan sub unsur komitmen terhadap kompetensi sebagai salah satu sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian dalam SPIP adalah terimplementasikannya prinsip penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat, yaitu the right man on the right place, melalui identifikasi kegiatan, penetapan standar kompetensi setiap jabatan, prosedur pelaksanaan pekerjaan, peningkatan kompetensi pegawai, serta pengangkatan pemimpin organisasi yang kompeten.

Manfaat yang dapat diperoleh instansi pemerintah dalam penerapan sub unsur komitmen terhadap kompetensi dalam unsur lingkungan pengendalian antara lain :

  1. Adanya efisiensi dalam pemanfaatan pegawai;
  2. Meningkatnya profesionalisme pegawai;
  3. Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat; dan
  4. Mendukung upaya penjagaan mutu produk dan layanan instansi pemerintah.

c.  Kepemimpinan yang kondusif;

Kepemimpinan yang Kondusif seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Kepemimpinan Yang Kondusif, adalah sebagai berikut :

-          Kepemimpinan meliputi semua perilaku yang mempengaruhi orang untuk ntuk mencapai tujuan tertentu. Ada empat aspek dalam kepemimpinan, terdiri dari pemimpin, pengikut, penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi, dan nilai yang dibangun.

-          Kepemimpinan yang kondusif adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan anggota organisasi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membuat perubahan.

-          Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin yang efektif, adalah sebagai berikut :

1)      Technical Skills

Terdiri dari profesi atau pengetahuan mengenai fungsi khusus dan keahlian untuk menggunakan alat dan teknik suatu fungsi atau profesi.

2)      Human skills

Mempunyai pemahaman terhadap perasaan, perilaku, dan sikap diri sendiri atau orang lain, dan menggunakannya untuk berkomunikasi, serta bertindak secara cerdas.

3)      Conceptual Skills

Kemampuan untuk melihat organisasi secara menyeluruh dan bagaimana berbagai pihak bergantung satu sama lain dalam bertindak. Kemampuan ini digunakan untuk membuat keputusan yang bijaksana.

Tujuan akhir (ultimate goal) dari penerapan sub unsur kepemimpinan yang kondusif sebagai salah satu sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian dalam SPIP adalah terimplementasikannya pola kepemimpinan yang kondusif, melalui sikap pimpinan yang mempertimbangkan risiko, menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung seluruh fungsi, melindungi sumber daya, berinteraksi intensif, serta bersikap positip dan responsif.

Penerapan sub unsur kepemimpinan yang kondusif dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1)      Kepemimpinan dapat memberikan keteladanan (tone at the top) dalam berbagai hal, termasuk penerapan aturan etika, ketaatan terhadap perundang-undangan, dan kegiatan operasional sehari-hari.

2)      Gaya kepemimpinan dapat membentuk pola, corak, jiwa, ataupun style organisasi secara keseluruhan.

3)      Kepemimpinan dapat menumbuhkan motivasi dan penegakan disiplin bagi seluruh jajaran manajemen dan anggota organisasi.

4)      Gaya kepemimpinan yang efektif dapat menjadi penggerak (generator) kinerja organisasi secara keseluruhan, yang dibangun dari kinerja individu secara akumulatif.

5)      Menjalin dan menumbuhkan suasana harmonis dan komunikatif dalam kehidupan berorganisasi.

d.  Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan seperti dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut :

-          Struktur organisasi dapat diartikan sebagai cara bagi organisasi untuk mengatur orang-orang yang berada (bekerja) di dalamnya, termasuk jenis pekerjaannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.

-          Struktur organisasi dibentuk (baik itu sentralisasi maupun desentralisasi) selalu didasarkan pada ukuran dan sifat dari kegiatan organisasi. Struktur hendaknya direncang cukup fleksibel untuk mengadaptasi perubahan rencana operasi, kebijakan atau sasaran organisasi

-          Penyusunan organisasi harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

-          Perancangan struktur organisasi hendaknya didasarkan pada ukuran dan sifat kegiatan, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta pertimbangan efisiensi sumber daya yang tersedia.

-          Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam struktur organisasi adalah :

1)      Kesesuaian struktur organisasi dengan sifat operasionalnya

2)      Kewenangan dan tanggung jawab yang penting telah didefinisikan dan dikomunikasikan ke seluruh unit kerja instansi pemerintah

3)      Pola hubungan pelaporan internal telah disusun secara memadai dan jelas

4)      Pimpinan secara periodik mengevaluasi struktur organisasi dan melakukan perubahan, jika dibutuhkan dalam merespon perubahan kondisi

5)      Instansi memiliki jumlah pegawai yang memadai, khususnya dalam posisi jajaran pimpinan.

Tujuan akhir (ultimate goal) dari penyelenggaran sub unsur pembentukan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan adalah terciptanya suatu struktur dan sistem pengorganisasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, terdapat kejelasan kewenangan, tanggung jawab, hubungan dan jenjang pelaporan, fleksibel dan dinamis, serta personil organisasi yang sesuai.

Manfaat penyelenggaraan sub unsur pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan adalah :

1)      Lancarnya arus informasi sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan oleh manajemen, serta meningkatkan efisiensi operasi organisasi.

2)      Efektivitas dan efisiensi operasi sebagai hasil dari ketepatan tingkat sentralisasi/desentralisasi yang ditetapkan.

3)      Dapat menghindarkan terjadinya konflik antara anggota organisasi, sebagai hasil dari kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab diantara anggota organisasi.

4)      Tumbuhnya mekanisme saling uji (chek and recheck) yang efektif antar bagian dan antar anggota organisasi

5)      Tumbuhnya mekanisme learning and growth dalam kehidupan organisasi sehari-hari.

e.  Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Terkait dengan sub unsur ini, terdapat tiga istilah utama yang perlu dipahami, yaitu delegasi, wewenang, dan tanggung jawab seperti dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Wewenang merupakan salah satu bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan sah, sedangkan tanggung jawab adalah keharusan untuk memproses sesuatu yang diemban sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan wewenang yang diterima, tetapi juga segala tugas yang diemban yang diberikan tanpa wewenang sekalipun. Delegasi artinya menugaskan/menyerahkan/memberikan dan terkadang diartikan mengalokasikan atau mendistribusikan.

Pendelegasian wewenang didefinisikan sebagai proses pengalokasian wewenang kepada orang lain secara sah untuk melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan akhir dari penerapan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat daam SPIP adalah diterapkannya sistem pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada tiap tingkatan manajemen dan pegawai.

Manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan menerapkan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat adalah :

1)      Agar pekerjaan keorganisasian dapat berjalan dengan baik;

2)      Memastikan tanggung jawab tugas setiap individu dalam suatu organisasi berfungsi secara normal;

3)      Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat, jika pelimpahan wewenang berjalan efektif;

4)      Mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal;

5)      Menghindarkan terjadinya konflik dalam organisasi;

6)      Terjadinya keseimbangan wewenang antar manajemen yang setingkat dan distribusi wewenang antar manajemen vertikal.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu rangkaian konsep beserta pelaksanaannya secara nyata tentang bagaimana mengatur potensi yang dimiliki oleh individu dalam organisasi, untuk dapat digunakan secara maksimal mencapai tujuan organisasi.

Penyelenggaraan sub unsur Penyusunan dan penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia ditujukan bagi terwujudnya penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM yang sehat, sejak tahap rekrutmen sampai dengan pembentukan pegawai, serta terwujudnya penerapan sistem supervisi kepegawaian yang memadai, yang memungkinkan memperoleh pegawai dengan pengetahuan dan kompetensi, serta memiliki integritas dan etika yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, pada saat kini maupun pada masa yang akan datang.

g.  Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif, merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP yang dibangun oleh manajemen instansi pemerintah sebagai unsur lingkungan pengendalian. Dari sudut pandang sistem pengendalian, APIP membantu manajemen untuk melaksanakan pemantauan atas sistem pengendalian intern melalui penilaian independen.

Tujuan peran APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat, efektif, dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

Manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan menerapkan sub unsur perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif adalah :

1)      Dapat memberikan jaminan kualitas (quality assurance) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada pimpinan pemerintahan pusat dan daerah.

2)      Berfungsi sebagai pendorong (trigger) bagi instansi pemerintah dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP secara efektif dan efisien.

3)      Memberikan klarifikasi penyeimbang (check and balance) terhadap hasil pemeriksaan BPK, selaku pemeriksa ekstern pemerintah APIP diharapkan dapat berperan sebagai pendamping (counterpart) sekaligus koordinator di lingkungan instansi pemerintah terkait, dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

h.  Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

Hubungan kerja yang baik dengan pemerintah terkait merupakan hubungan antar instansi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah. Hubungan kerja yang baik tersebut diciptakan melalui koordinasi dan kerja sama yang konstruktif dan berkesinambungan di antara instansi pemerintah. Koordinasi dan kerja sama sesama instansi pemerintah dimulai sejak perencanaan pembangunan (musrenbang) sampai dengan tahap pelaporan keuangan, yaitu dengan adanya rekonsiliasi realisasi anggaran antara instansi pemerintah dengan KPPN Departemen Keuangan.

Tujuan akhir (ultimate goal) dari hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, yang merupakan salah satu sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian dalam SPIP adalah: terciptanya hubungan kerja yang baik dengan lingkungan di luar organisasi, termasuk instansi pemerintah lainnya sehingga tercipta kondisi yang saling mendukung, adanya mekanisme saling uji, dan saling berkoordinasi antar instansi pemerintah.

Manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan menerapkan sub unsur hubungan kerja yang baik adalah :

1)      Terpeliharanya keselarasan aktivitas seluruh organisasi pemerintah.

2)      Meningkatkan fungsi koordinasi dan menghindarkan terjadinya konflik antar organisasi pemerintah.

3)      Tersedianya data akuntabilitas setiap instansi pemerintah (pusat dan daerah) yang valid, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat mendukung penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah berbasis President’s Accountability Systems (PASs).

4)      Dengan adanya mekanisme saling uji, maka akan diperoleh data yang lebih akurat yang terkait dengan data pada dua atau lebih instansi yang berbeda.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas:

1)      Identifikasi risiko; dan

2)       analisis risiko.

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

1)      Tujuan Instansi Pemerintah; dan

2)      Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

1)      Strategi operasional yang konsisten; dan

2)      Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1)      Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;

2)      Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

3)      Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;

4)      Mengandung unsur kriteria pengukuran;

5)      Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan

6)      Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

1)      Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;

2)      Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan

3)      Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3.  Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

1)      Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;

2)      Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

3)      Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;

4)      Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;

5)      Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan

6)      Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri atas:

1)      Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

2)      Pembinaan sumber daya manusia;

3)      Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

4)      Pengendalian fisik atas aset;

5)      Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

6)      Pemisahan fungsi;

7)      Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

8)      Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

9)      Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

10)  Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

11)  Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia.

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

1)      Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;

2)      Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan

3)      Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi  meliputi:

1)      Pengendalian umum; dan

2)      Pengendalian aplikasi.

Pengendalian umum terdiri atas:

1)      Pengamanan sistem informasi;

2)      Pengendalian atas akses;

3)      Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;

4)      Pengendalian atas perangkat lunak sistem;

5)      Pemisahan tugas; dan

6)      Kontinuitas pelayanan.

Pengamanan sistem informasi sekurang-kurangnya mencakup :

1)      Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;

2)      Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;

3)      Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;

4)      Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;

5)      Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan

6)      Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pengendalian atas akses sekurang-kurangnya mencakup:

1)      Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;

2)      Identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;

3)      Pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan

4)      Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sekurang-kurangnya mencakup:

1)      Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;

2)      Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan

3)      Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sekurang-kurangnya mencakup:

1)      Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;

2)      Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan

3)      Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pemisahan tugas sekurang-kurangnya mencakup:

1)      Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;

2)      Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan

3)      Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

Kontinuitas pelayanan sekurang-kurangnya mencakup:

1)      Penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;

2)      Langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;

3)      Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan

4)      Pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pengendalian aplikasi terdiri atas:

1)      Pengendalian otorisasi;

2)      Pengendalian kelengkapan;

3)      Pengendalian akurasi; dan

4)      Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Pengendalian otorisasi sekurang-kurangnya mencakup:

1)      Pengendalian terhadap dokumen sumber;

2)      Pengesahan atas dokumen sumber;

3)      Pembatasan akses ke terminal entri data; dan

4)      Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pengendalian kelengkapan sekurang-kurangnya mencakup:

1)      Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan

2)      Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pengendalian akurasi sekurang-kurangnya mencakup:

1)      Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;

2)      Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;

3)      Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan

4)      Reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sekurang-kurangnya mencakup :

1)      Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;

2)      Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;

3)      Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan

4)      Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset.

Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :

1)      Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan

2)      Rencana pemulihan setelah bencana.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja. Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja, pimpinan Instansi Pemerintah harus:

1)      Menetapkan ukuran dan indikator kinerja;

2)      Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;

3)      Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan

4)      Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi. Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan:

1)      Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan

2)      Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik pimpinan Instansi Pemerintah wajib  memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4.  Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

1)      Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan

2)      Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5.  Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.



Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.